PERKEMBANGAN STRATEGI DAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
1.
STRATEGI
PEMBANGUNAN
Salah satu konsep penting dalam mempelajari perekonomian
suatu negara adalah mengetahui tentang strategi pembangunan ekonomi. Strategi
pembangunan ekonomi diberi batasan sebagai suatu tindakan pemilihan atas
faktor-faktor yang akan dijadikan faktor utama yang menjadi penentu
jalannya proses pertumbuhan (Suroso, 1993).
Macam-macam
strategi pembangunan, yaitu:
A.
Strategi Pertumbuhan
Inti
dari konsep strategi yang pertama ini adalah:
a.
Strategi
pembangunan ekonomi suatu negara akan terpusat pada upaya pembentukan modal.
b.
Pertumbuhan
ekonomi akan dinikmati oleh golongan lemah melalui proses merambat kebawah
(trickle-dowm-effect)- pendistribusian kembali.
c.
Jika
terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan, hal tersebut merupakan persyaratan
terciptanya pertumbuhan ekonomi.
d.
Kritik
paling keras dari strategi pertama ini adalah, bahwa pada kenyataan yang
terjadi adalah ketimpangan yang semakin tajam.
B.
Strategi Pembangunan dengan Pemerataan
Inti dari konsep strategi pembangunan ini adalah dengan
ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik sosial engineering, seperti
halnya melalui penyusunan perencanaan induk, dan paket program terpadu.
C.
Strategi Ketergantungan
Inti
dari konsep ketergantungan adalah:
Jika suatu negara ingin bebas dari kemiskinan dan
keterbelakangan ekonomi, negara tersebut harus mengarahkan upaya pembangunan
ekonominya pada usaha melepaskan diri dari ketergantungan dari pihak lain.
Langkah yang dapat ditempuh diantaranya adalah meningkatkan produksi nasional
yang disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih
mencintai produk nasional, dan sejenisnya.
D. Strategi yang Berwawasan Ruang
Strategi ini dikemukakan oleh Myrdall dan Hirrschman, yang
mengemukakan sebab-sebab kurang mampunya daerah miskin berkembang secepat
daerah yang lebih maju/kaya. Kondisi ini dikarenakan kemampuan/pengaruh
menyebar dari kaya ke miskin (spread effects) lebih kecil daripada terjadinya
aliran sumber daya dari daerah miskin ke daerah kaya (back-wash effect).
E.
Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok
Sasaran dari strategi ini adalah menanggulangi kemiskinan
secara masal. Strategi ini selanjutnya dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan
Indonesia Sedunia (ILO) pada tahun 1975, dengan menekankan bahwa kebutuhan
pokok manusia tidak mungkin dapat dipenuhi jika pendapatan masih rendah akibat
kemiskinan yang bersumber pada pengganguran.
2.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRATEGI PEMBANGUNAN
Pemilihan strategi apa yang akan digunakan dalam proses
pembangunan sangat dipengaruhi oleh tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuannya
untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, maka strategi ketergantunganlah yang
mungkin akan dipakai. Jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan
pembangunan, maka strategi berwawasan ruanglah yang digunakan.
Faktor-faktor
yang mempengaruhi strategi pembangunan ada 4, yaitu:
a.
Sumber
daya alam
b.
Jumlah
dan kualitas penduduk
c.
Modal
d.
Sikap
dan mental masyarakat
3.
STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
Sebelum orde baru strategi pembangunan di Indonesia secara
teori telah diarahkan pada usaha pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang
tinggi.
Sedangkan pada awal orde baru, strategi pembangunan di
Indonesia lebih diarahkan pada tindakan pembersihan dan perbaikan kondisi
ekonomi yang mendasar, terutama usaha untuk menekan laju inflasi yang sangat
tinggi (hyper inflasi).
Strategi-strategi
tersebut kemudian di pertegas dengan diterapkannya sasaran-sasaran dan titik
berat setiap Repelita, yakni :
a. REPELITA
I: Meletakan titik berat pada sektor
pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian meletakan landasan yang
kuat bagi tahap selanjutnya.
b. REPELITA
II: Meletakan titik berat pada sektor
pertanian dengan menngkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan
baku meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya.
c. REPELITA
III: Meletakan titik berat pada sektor
pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah
bahan baku menjadi barang jadi meletakkan landasan yang kuat bagi tahap
selanjutnya.
d. REPELITA
IV: Meletakan titik berat pada sektor
pertanian untuk melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada pagan dengan
meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri.
4.
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A. Sejarah
Perencanaan Pembangunan
Sejarah perencanaan pembangunan di
Indonesia sejak tahun 1945 hingga kini mengalami berbagai perkembangan sejalan
dengan tingkat stabilitas politik dan keamanan. Artinya faktor-faktor sosial
politik ekonomi, perhitungan akurat yangtidak ambisius, pengawasan yang
kontinyu, pelaksanaan koordinasi dan singkronisasiyang baik, serta pembiayaan
yang memada, merupakan hal yang sangatmempengaruhi keberhasilan pembangunan
suatu negara. Salah satu kendala pada awal kemerdekaan adalah keterbatasan
datal,sehingga pemerintah belum menyusun perencanaan yang baik. Namun
pemerntahIndonesia terus berupaya memperbaiki perekonomian yang berantakan
akibatpeperangan, pemberontakan dan reformasi perpolitikan di Indonesia. Usaha-usahatersebut
mulai tercermin mulai dari pembentukan Panitia Pemikiran Siasat Ekonomi sampai
disusunnya Program Pembangunan Nasional (Propenas).
B.
Manfaat Perencanaan Pembangunan
Manfaat perencanaan menurut Bintoro Tjokromidjojo:
1.
Dengan
adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan.
2.
Dengan
perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa
pelaksanaan yang akan dilalui.
3.
Perencanaan
memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik.
4.
Dengan
perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas.
5.
Dengan
adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur untuk mengadakan suatu
pengawasan dan evaluasi.
6.
Penggunaan
dan alokasi sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya secara lebih efisien
dan efektif.
7.
Dengan
perencanaan, perkembangan ekonomi yang mantap atau pertumbuhan ekonomi yang
terus meningkat.
8.
Dengan
perencanaan dapat dicapai stabilitas ekonomi.
C. Fungsi Perencanaan Pembangunan
1. Adanya pedoman dan pengarahan bagi
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian
tujuan pembangunan.
2. Dapat dilakukan suatu perkiraan
potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang
mungkin dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Memberikan kesempatan untuk mengadakan
pilihan yang terbaik.
4. Bisa melakukan skala prioritas pada
segi pentingnya tujuan.
5. Sebagai alat untuk mengukur atau
standart mengadakan pengawasan dan evaluasi.
Dari sudut pandang ekonomi, fungsi
perencanaan adalah :
1. Agar penggunaan alokasi penggunaan sumber-sumber
pembangunan yang terbatas bisa lebih efisien dan efektif sehingga daapt
dihindari adanya pemborosan-pemborosan
2. Agar perkembangan dan pertumbuhan
ekonomi menjadi lebih mantap
3. Agar tercapai stabilitas ekonomi
dalam menghadapi siklus konjungtur
Bagi Negara berkembang, perencanaan pembangunan ekonomi
diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, hal ini dilakukan dengan
cara meningkatkan pendapatan, tabungan dan investasi. Karena akumulasi capital
mengalami kesulitan berkaitan dengan jebakan kemiskinan yang tidak berujung
pangkal, maka perlu adanya pembangunan yang berencana. Untuk keluar dari
jebakan lingkaran kemiskinan tadi ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu :
1.
Melakukan
pembangunan yang terencana dengan mencari modal dari luar negeri yang disebut
sebagai industrialisasi yang diproteksi.
2.
Menghimpun
tabungan wajib yang disebut industrialisasi dengan kemampuan sendiri.
Dasar pemikiran perencanaan pada NSB
adalah :
1.
Untuk
memperbaiki dan memperkuat mekanisme pasar
2.
Keinginan
untuk mengurangi pengangguran
3.
Untuk
mensinergikan sektor pertanian dengan sektor industri
4.
Pembangunan
infrastruktur sesuai dengan kebutuhan
5.
Mendorong
pertumbuhan dan pengembangan lembaga keuangan sebagai penunjang
pertumbuhan ekonomi.
D.
Periode Perencanaan Pembangunan
Perjalanan dokumen perencanaan pembangunan nasional sebagai
kompas pembangunan sebuah bangsa, perkembangannya secara garis besar dapat
dilihat dalam beberapa periode yakni :
a.
Dokumen Perencanaan Periode
1958-1967
Pada masa pemerintahan presiden Soekarno (Orde Lama) antara
tahun 1959-1967, MPR Sementara (MPRS) menetapkan sedikitnya tiga ketetapan yang
menjadi dasar perencanaan nasional yaitu TAP MPRS No.I/MPRS/1960 tentang
Manifesto Politik republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara,
TAP MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional
Semesta Berencana 1961-1969, dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang
Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan
Pembangunan.
b.
Dokumen Perencanaan Periode 1968-1998
Landasan bagi perencanaan pembangunan nasional periode
1968-1998 adalah ketetapan MPR dalam bentuk GBHN. GBHN menjadi landasan hukum
perencanaan pembangunan bagi presiden untuk menjabarkannya dalam bentuk Rencana
Pembangunan Lima Tahunan (Repelita), proses penyusunannya sangat sentralistik
dan bersifat Top-Down, adapun lembaga pembuat perencanaan sangat didominasi
oleh pemerintah pusat dan bersifat ekslusif. Pemerintah Daerah dan masyarakat
sebagai subjek utama out-put perencanaan kurang dilibatkan secara aktif.
Perencanaan dibuat secara seragam, daerah harus mengacu kepada perencanaan yang
dibuat oleh pemerintah pusat walaupun banyak kebijakan tersebut tidak bisa
dilaksanakan di daerah. Akibatnya mematikan inovasi dan kreatifitas daerah
dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakatnya. Distribusi anggaran negara
ibarat piramida terbalik, sedangkan komposisi masyarakat sebagai penikmat
anggaran adalah piramida seutuhnya.
c.
Dokumen Perencanaan Periode
1998-2000
Pada periode ini yang melahirkan perubahan dramatis dan
strategis dalam perjalanan bagsa Indonesia yang disebut dengan momentum
reformasi, juga membawa konsekuensi besar dalam proses penyusunan perencanaan
pembangunan nasional, sehingga di periode ini boleh dikatakan tidak ada dokumen
perencanaan pembangunan nasional yang dapat dijadikan pegangan dalam
pembangunan bangsa, bahkan sewaktu pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
terbersit wacana dan isu menyangkut pembubaran lembaga Perencanaan Pembangunan
Nasional, karena diasumsikan lembaga tersebut tidak efisien dan efektif lagi
dalam konteks reformasi.
d.
Dokumen Perencanaan Periode
2000-2004
Pada sidang umum tahun 1999, MPR mengesahkan Ketetapan
No.IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Berbeda
dengan GBHN-GBHN sebelumnya, pada GBHN tahun 1999-2004 ini MPR menugaskan
Presiden dan DPR untuk bersama-sama menjabarkannya dalam bentuk Program
Pembangunan Nasional (Propenas) dan Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta) yang
memuat APBN, sebagai realisasi ketetapan tersebut, Presiden dan DPR
bersama-sama membentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional 2000-2004. Propenas menjadi acuan bagi penyusunan rencana
pembangunan tahunan (Repeta), yang ditetapkan tiap tahunnya sebagai bagian
Undang-Undang tentang APBN. sedangkan Propeda menjadi acuan bagi penyusunan
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada).
